Dari penuturan warga, jalan dengan Volume lebih kurang 7 Km tersebut dikerjakan oleh alat berat milik Perusahaan PT. Sentral Sulawesi atas inisiatif Tomundo Banggai Hideo, setelah melalui musyawarah mufakat antara pihak Tomundo, PT. Sentral Sulawesi dan Masyarakat Adat Nambo dimasa pemerintahan alm. Soedarto.
Tak terbayangkan, jalan yang hanya dibongkar tanpa pengerasan dengan usia puluhan tahun, tentunya sudah tidak layak lagi di lalui kenderaan dalam jenis apapun.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Nambo kepada awak media ini beberapah hari yang lalu.
"Itu jalan sudah puluhan tahun dibangun, usai ada kesepakatan antara Masyarakat Adat dengan Pihak Tomundo (Hideo) dengan tujuan, disamping akses menuju ke kebun Disana ada titik lokasi peninggalan adat dimasa lampau", ucap Warga yang enggan disebutkan namanya.
Masih dari warga, dari history jalan bisa dikatakan tidak ada andil pemerintah dalam memikirkan nasib warga Kelurahan Nambo khususnya warga yang umumnya berprofesi sebagai petani/pekebun.
"Bisa kami katakan Pemerintah tidak mau peduli dengan kami para petani/pekebun disini", pungkasnya.
Padahal kata dia, jalan itu sudah ada, bukan lagi pembongkaran baru, harusnya pemerintah tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal pembebasan lahan.
Menurut Warga, setiap tahun usulan perbaikan jalan akses ke kebun tersebut terus disuarakan melalui forum musyawarah baik tingkat kelurahan hingga kecamatan, namun hasilnya nihil.
Dikatakan pula bahwa Pemerintah hanya getol membantu dalam bentuk bibit tanaman pertanian dan perkebunan, akan tetapi tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana jalan akses ke lahan, alhasil bantuan bibit pertanian dan perkebunan tidak berhasil sesuai harapan.
"Soal bantuan bagi petani itu ada, tapi hanya sebatas bibit tanaman, mereka tidak mau tau petani / pekebun berhasil atau tidak, yang mereka tau hanya menghimbau petani tanam bibit dan tidak perduli penderitaan petani akibat jalan akses menuju kebun yang mendaki dan rusak parah, bagaimana bisa berhasil kalau jalan saja susah !?", pungkas warga.
Ditempat yang sama (9/6/2023), Tokoh pemuda Kelurahan Nambo Bosaa sebut saja Mulyan menyoroti perhatian pemerintah setempat dengan harapan ada kepedulian kepada warga khususnya kepada petani/pekebun.
"Kondisi jalan akses ke kebun kami bukan tidak diketahui pemerintah setempat, kita berharap mereka bisa secepatnya memberikan solusi dengan tindakan nyata guna perbaikan jalan akses ke kebun", tutur Mulyan penuh harap.
Mulyan menambahkan, kalau pada akhir tahun 2022 sudah disampaikan oleh Anggota Legislatif yang juga Wakil ketua 2 DPRD Banggai dari Fraksi Golkar Samsul Bahri Mang yang mana pada 17 point' Program pembangunan dari Pokok-pokok pikiran (Pokir) disebutkan antara lain Rehab Jalan akses ke kebun wilayah Kelurahan Nambo Bosaa, peningkatan jaringan air bersih dan tanggul penahan ombak. Ketiganya termasuk dari 7 point' Pokir yang hingga hari ini tidak ada realisasinya. Padahal, ketiganya sangat mendesak untuk dilaksanakan.
"Program itu sudah pernah dibacakan saat Musrenbang kecamatan, kebetulan dihadiri langsung Aleg DPRD Banggai Om Bali Mang, tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya", terang Mulyan.
Dirinya berharap, dalam waktu dekat ini ada kepedulian pemerintah maupun dari pihak lainnya terhadap nasib petani kelurahan Nambo Bosaa agar memperbaiki jalan akses ke kebun yang menjadi tumpuan masyarakat kelurahan Nambo Bosaa khususnya yang memiliki kebun di sekitar jalur jalan sepanjang 7 Km tersebut.
Dihari dan tempat berbeda, saat dikonfirmasi kepada awak media ini (10/6/2023), Wakil Ketua 2 DPRD Banggai Samsul Bahri Mang mengatakan kalau pihaknya akan melihat kembali catatan Pokir dimaksud pada Senin saat berkantor.
"Saya cek dulu dikantor Senin depan", jawab tokoh masyarakat Kabupaten Banggai sekaligus Bacaleg Partai Golkar Sulteng Dapil Banggai Bersaudara yang akrab disapa Om Bali. (red)
Social Header