Kabupaten BOGOR.
Peningkatan kapasitas kepala desa dalam pemahaman tentang organisasi kemasyarakatan sesuai peraturan yang berlaku bahwa esensinya adalah Ormas, LSM, sebagai kontrol sosial tentu memiliki kewajiban untuk memberikan masukan-masukan kepada siapapun. Kegiatan bimtek peningkatan kapasitas tentang organisasi kemasyarakatan kepala desa se-Kabupaten Bogor, Acara tersebut dihadiri oleh Plt Bakesbangpol Heri Risnandar, Polres Bogor, Kejari Kabupaten Bogor, Kodim 0621, Bantuan Hukum Sekda, DPMD, Diskominfo, serta undangan lainnya. Acara berlangsung di Hotel Cahaya Village & Resort Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Pada Selasa (12/11/2024)
Sujana Kabid Ketahanan pangan, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan keormasan menuturkan bahwa aparatur sipil negara pada level yang tertinggi sebagai fungsi kontrol sosial, pertama kami memberikan sebuah pemahaman kepada teman-teman kepala desa agar bersifat proaktif dan profesional di dalam menyikapi ini semuanya, karena itu kami memberikan pelatihan tentang pemahaman itu yang kedua bagaimanapun transparansi di dalam hal kegiatan bekerja harus juga dijunjung tinggi walaupun mana yang boleh dan mana yang tidak boleh karena itu kami di dalam kegiatan ini memberikan wawasan kepada teman dan kita hadir dengan narasumber dari Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum Sekda Kabupaten Bogor, Diskominfo, DPRD, juga Kodim. Tentunya semua memberikan wawasan kepada mereka agar lebih hati-hati di dalam mengelola dana-dana yang ada di desa, terangnya
Oleh karenanya dana desa itu adalah amanah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terlebih lagi dengan statement pak presiden yang kita dengar bahwa beliau akan mencoba terus lebih menguatkan terhadap pengawasan dana-dana yang bersumber dari APBD, APBN untuk betul-betul digunakan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi sehingga kami berikan pemahaman ini kepada teman-teman kepala desa agar on the track di dalam pelaksanaan kegiatan karena itu adalah amanah yang diberikan jangan sampai nanti para kepala desa yang tersangkut dengan urusan aparat penegak hukum itu sangat tidak kami harapkan sekali.
"Fungsi penyelenggaraan umum memiliki namanya kegiatan dalam rangka pencerahan kepada para kepala desa untuk memahami itu semuanya kita laksanakan kegiatannya itu selama dua hari dengan materi yang tadi saya sampaikan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kodim, dari Bantuan Hukum Sekda Kabupaten Bogor, Diskominfo, Peradi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan terbuka wawasan mereka memahami sehingga bisa lebih waspada dan hati-hati dalam mengolah anggaran"
Sujana pun menambahkan, kita sebagai aparatur negara pasti kan ada resiko yang ditanggung jadi kalau misalnya mereka selama ini harus ke mana sih kalau kita ada masalah ini akan kita lakukan nah ternyata kan selama on the track ketentuannya ada di sekitar daerah namanya bantuan hukum yaitu bukan hanya di kepala desa buat seluruh aparatur negara yang apabila mendapatkan kasus-kasus hukum dan perlu mendapatkan bantuan tapi tentu dalam konteks kebenaran kalau yang salah enggak mungkinlah dibantu gitu kan, jadi mereka ada hal seperti itu kami harus ke mana nih maka dijelaskan oleh bantuan hukum prosedurnya begini jadi pada tahapan-tahapan apa dan bagaimana mereka seperti itu saja karena ternyata tidak semua pemahaman ini muncul kepada kepala desa bukan hanya mereka dipendam gitu kan berbuat apa nih, nah mudah-mudahan dengan pencerahan ini diharapkan nanti memberikan sebuah manfaat kepada mereka untuk memahami itu. imbuhnya
"Dengan dilaksanakan maka kembali ke desa betul-betul mengimplementasikan semua materi-materi yang telah diterima karena kan di bawah juga diskusi ini diskusi gimana jadi nggak hanya sekedar berikan materi tapi persoalannya apa tapi intinya on the track artinya betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan gitu kalau salah administrasi sepanjang kalau masalah itu masih bisa dibereskan tetapi kalau sudah masalah penyelewengan masalah apa mark-up segala macam dan itu tidak bisa ditolerir, makanya materinya kenali hukum jangan sampai terjadi dengan hukum dan jangan sampai berurusan dengan hukum gitu materinya, jadi mereka oh ini salah, di kepolisian on the track laksanakan jangan pernah otak-atik anggaran sesuai ketentuan yang ada jadi semuanya berharap pada hal yang sama." ungkap Sujana.
Pewarta :Tim.
Social Header